Memberdayakan bisnis milik perempuan di Republik Dominika
Pemerintah Republik Dominika,
5 minute read
Republik Dominika telah memelopori pendekatan untuk memberdayakan perempuan dalam pengadaan publik.
Ringkasan
- mendorong bisnis milik perempuan memerlukan pendekatan tertarget
- keberhasilan dapat dicapai dengan menggabungkan kuota dengan acara dan lokakarya
- data berkualitas sangat penting untuk memantau inklusi gender
- mendorong bisnis milik perempuan memerlukan pendekatan tertarget
- keberhasilan dapat dicapai dengan menggabungkan kuota dengan acara dan lokakarya
- data berkualitas sangat penting untuk memantau inklusi gender
Masalah
Republik Dominika, yang dulu terkenal dengan pantai dan pisangnya, sekarang memiliki ekonomi terbesar di Karibia dan Amerika Tengah. Namun, hingga baru-baru ini, para perempuan tidak ikut menikmati keberhasilan tersebut.
Pada awal 2000-an pengeluaran pemerintah untuk pengadaan, cara penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, hampir sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki.
Bagi pengusaha perempuan, yang umumnya menjalankan bisnis kecil milik keluarga, pengadaan publik terkesan seperti usaha tertutup - tidak terjangkau oleh mereka dan tidak sepadan dengan upaya yang diperlukan untuk memenangkan kontrak.
Republik Dominika, yang dulu terkenal dengan pantai dan pisangnya, sekarang memiliki ekonomi terbesar di Karibia dan Amerika Tengah. Namun, hingga baru-baru ini, para perempuan tidak ikut menikmati keberhasilan tersebut.
Pada awal 2000-an pengeluaran pemerintah untuk pengadaan, cara penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, hampir sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki.
Bagi pengusaha perempuan, yang umumnya menjalankan bisnis kecil milik keluarga, pengadaan publik terkesan seperti usaha tertutup - tidak terjangkau oleh mereka dan tidak sepadan dengan upaya yang diperlukan untuk memenangkan kontrak.
Tidak ada ekonomi yang dapat berkembang secara penuh, kecuali perempuan dan laki-laki berpartisipasi sepenuhnya.
Pendekatan
Pada 2012, Dr Yokasta Guzmán menjadi Direktur Pengadaan Publik perempuan pertama di Republik Dominika.
Kantornya, DGCP, mulai melaksanakan serangkaian prakarsa yang ditujukan untuk bisnis milik perempuan. Upaya tersebut meliputi:
- mendorong perempuan untuk mendaftar sebagai penyedia di basis data pemerintah
- menetapkan target 5% dari semua kontrak pemerintah dikhususkan bagi bisnis milik perempuan
- menyelenggarakan acara dan lokakarya untuk memperkenalkan pengadaan publik kepada perempuan
Untuk meningkatkan kesadaran, ‘pameran pengadaan’ diselenggarakan di negara tersebut. Dalam acara ini, para pejabat dapat menemukan lokasi bisnis milik perempuan dan bertemu langsung dengan mereka untuk menjelaskan peluang tersebut.
Acara tindak lanjut meliputi pelatihan tentang cara menggunakan sistem eProcurement (pengadaan elektronik) pemerintah dan lokakarya tentang teknik wawancara dan presentasi.
Untuk meyakinkan penyedia perempuan bahwa sistem ini tidak menguntungkan laki-laki, digunakan sistem undian. Setiap bisnis yang memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan ke dalam ‘lotere pekerjaan’ dengan pemenang diumumkan kepada publik.
Statistik inklusi gender dengan menggunakan bagan dan peta yang jelas, alih-alih dalam laporan atau lembar kerja pemerintah.
Pameran pengadaan di Santo Domingo tempat penyedia perempuan bertemu dengan pejabat pemerintah
Pada 2012, Dr Yokasta Guzmán menjadi Direktur Pengadaan Publik perempuan pertama di Republik Dominika.
Kantornya, DGCP, mulai melaksanakan serangkaian prakarsa yang ditujukan untuk bisnis milik perempuan. Upaya tersebut meliputi:
- mendorong perempuan untuk mendaftar sebagai penyedia di basis data pemerintah
- menetapkan target 5% dari semua kontrak pemerintah dikhususkan bagi bisnis milik perempuan
- menyelenggarakan acara dan lokakarya untuk memperkenalkan pengadaan publik kepada perempuan
Untuk meningkatkan kesadaran, ‘pameran pengadaan’ diselenggarakan di negara tersebut. Dalam acara ini, para pejabat dapat menemukan lokasi bisnis milik perempuan dan bertemu langsung dengan mereka untuk menjelaskan peluang tersebut.
Acara tindak lanjut meliputi pelatihan tentang cara menggunakan sistem eProcurement (pengadaan elektronik) pemerintah dan lokakarya tentang teknik wawancara dan presentasi.
Untuk meyakinkan penyedia perempuan bahwa sistem ini tidak menguntungkan laki-laki, digunakan sistem undian. Setiap bisnis yang memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan ke dalam ‘lotere pekerjaan’ dengan pemenang diumumkan kepada publik.
Statistik inklusi gender dengan menggunakan bagan dan peta yang jelas, alih-alih dalam laporan atau lembar kerja pemerintah.
Pameran pengadaan di Santo Domingo tempat penyedia perempuan bertemu dengan pejabat pemerintah
Hasil
Antara tahun 2012 dan 2017, jumlah penyedia perempuan di basis data DGCP tumbuh dari 2.000 menjadi 15.000.
Selain sektor tradisional ‘perempuan’, seperti pertanian dan jasa, hampir semua industri diwakili mulai dari pertambangan hingga riset, rekayasa, dan teknologi.
Para perempuan mendaftar dari seluruh pulau, bahkan di sejumlah provinsi terpencil, yang menunjukkan bahwa pendekatan ‘kami menghampiri Anda’ pada pameran pengadaan berjalan dengan baik.
Pada tahun 2019, seperlima kontrak pemerintah, dengan nilai total RD$20 miliar (US$350 juta) dimenangkan oleh perempuan.
Sebagaimana dikatakan oleh Dr Guzmán, ‘perempuan telah berhenti mendapatkan bantuan dan mulai menuntut hak-hak mereka.’
Visualisasi data, yang menunjukkan jumlah kontrak pemerintah yang diberikan kepada perempuan, dipublikasikan di situs web DGCP
Antara tahun 2012 dan 2017, jumlah penyedia perempuan di basis data DGCP tumbuh dari 2.000 menjadi 15.000.
Selain sektor tradisional ‘perempuan’, seperti pertanian dan jasa, hampir semua industri diwakili mulai dari pertambangan hingga riset, rekayasa, dan teknologi.
Para perempuan mendaftar dari seluruh pulau, bahkan di sejumlah provinsi terpencil, yang menunjukkan bahwa pendekatan ‘kami menghampiri Anda’ pada pameran pengadaan berjalan dengan baik.
Pada tahun 2019, seperlima kontrak pemerintah, dengan nilai total RD$20 miliar (US$350 juta) dimenangkan oleh perempuan.
Sebagaimana dikatakan oleh Dr Guzmán, ‘perempuan telah berhenti mendapatkan bantuan dan mulai menuntut hak-hak mereka.’
Visualisasi data, yang menunjukkan jumlah kontrak pemerintah yang diberikan kepada perempuan, dipublikasikan di situs web DGCP
Tantangan
Seperti halnya kebijakan yang dirancang untuk mendukung kelompok tertentu, tentunya ada risiko yang terlibat. Sebagai contoh, perusahaan mungkin mempekerjakan sejumlah perempuan hanya untuk mendapatkan status preferensial.
Pendekatan proaktif yang dilakukan oleh DGCP dalam mencari dan bertemu dengan para perempuan di acara dan lokakarya menjadi solusi dari masalah tersebut.
Dengan mengawasi proses pendaftaran, pejabat pemerintah dapat memverifikasi bahwa perempuan memiliki atau berpartisipasi dengan proporsi mayoritas dalam suatu bisnis.
Setelah bisnis milik perempuan ditambahkan ke basis data, penting untuk mengetahui hal yang terjadi selanjutnya.
Ini memerlukan upaya yang teliti untuk menambahkan penanda atau ‘label’ gender pada data pemerintah, proses yang disebut ‘disagregasi’.
Setelah label diterapkan, DGCP dapat melihat bisnis milik perempuan yang memenangkan kontrak, jenis kontrak yang diberikan kepada mereka, dan nilai kontraknya, yang merupakan informasi penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan.
Seperti halnya kebijakan yang dirancang untuk mendukung kelompok tertentu, tentunya ada risiko yang terlibat. Sebagai contoh, perusahaan mungkin mempekerjakan sejumlah perempuan hanya untuk mendapatkan status preferensial.
Pendekatan proaktif yang dilakukan oleh DGCP dalam mencari dan bertemu dengan para perempuan di acara dan lokakarya menjadi solusi dari masalah tersebut.
Dengan mengawasi proses pendaftaran, pejabat pemerintah dapat memverifikasi bahwa perempuan memiliki atau berpartisipasi dengan proporsi mayoritas dalam suatu bisnis.
Setelah bisnis milik perempuan ditambahkan ke basis data, penting untuk mengetahui hal yang terjadi selanjutnya.
Ini memerlukan upaya yang teliti untuk menambahkan penanda atau ‘label’ gender pada data pemerintah, proses yang disebut ‘disagregasi’.
Setelah label diterapkan, DGCP dapat melihat bisnis milik perempuan yang memenangkan kontrak, jenis kontrak yang diberikan kepada mereka, dan nilai kontraknya, yang merupakan informasi penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan.
Langkah Selanjutnya
Republik Dominika telah mulai berbagi pengalamannya terkait inklusi gender dengan negara-negara tetangganya, yang dimulai dari El Salvador dan Kosta Rika.
Skema serupa telah diluncurkan di seluruh Amerika Latin, baik di Chili maupun kota Buenos Aires yang memperkenalkan sertifikasi untuk bisnis milik perempuan.
Namun, saat pemerintah bereaksi terhadap pandemi Covid-19, ada risiko inklusi gender yang masuk ke dalam agenda.
Tantangannya adalah memastikan bahwa bisnis milik perempuan tidak akan mundur kembali ke titik nol dan dapat memainkan peran yang setara dalam upaya pemulihan.
Republik Dominika telah mulai berbagi pengalamannya terkait inklusi gender dengan negara-negara tetangganya, yang dimulai dari El Salvador dan Kosta Rika.
Skema serupa telah diluncurkan di seluruh Amerika Latin, baik di Chili maupun kota Buenos Aires yang memperkenalkan sertifikasi untuk bisnis milik perempuan.
Namun, saat pemerintah bereaksi terhadap pandemi Covid-19, ada risiko inklusi gender yang masuk ke dalam agenda.
Tantangannya adalah memastikan bahwa bisnis milik perempuan tidak akan mundur kembali ke titik nol dan dapat memainkan peran yang setara dalam upaya pemulihan.